penanggulangan pelacuran ditinjau dari perspektif hukum dan gender pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau pelayanan seks secara illegal seperti tertera pada kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) pasal

peraturan daerah kabupaten jembrana nomor 9 tahun 2006 bahwa kondisi faktual di kabupaten jembrana praktek mucikari, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor 3

pembentukan peraturan daerah mucikari adalah seseorang dan/atau kelompok orang yang mengambil keuntungan dari kegiatan bab xii ketentuan pidana pasal 34 (1) pelanggaran terhadap pasal 4 sampai pasal 10 dan pasal