p u t u s a n nomor 01 pk/pilkada/2005 dikeluarkan berdasarkan surat yang diberi judul : memori peninjauan kembali agung maka kpud itu, tidak berwenang mengajukan permohonan peninjauan kembali ke

the supreme court’s decision dalam surat dakwaan disebutkan bahwa guterres berpidato dihadapan anggota pada tanggal 13 september 2006 eurico mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dakwaan terhadapnya

sop jenis layanan unggulan bidang perpajakan putusan bandingatau putusan peninjauan kembali, yang menyebabkanterjadinya pelayanan penyelesaian permohonan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pph atas

2006: dpr kembali ingkar janji dan serahkan pembahasan ke komisi iii hasil kajian resmi komisi iii yang mengusulkan diadakannya peninjauan kembali terhadap 2006, dan ketua dpr, pimpinan fraksi, serta anggota bamus mengabaikan surat permohonan